BOGOR, KOMPAS.com - Indonesia masih kekurangan sebanyak 15.000 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk memenuhi target angka partisipasi kasar PAUD pada 2014 sebesar 75 persen, demikian dikatakan Dirjen PAUDNI Kemdikbud Lydia Freyani Hawadi, Minggu.
"APK PAUD baru mencapai 34 persen, sehingga perlu kerja keras untuk mencapai target tersebut. Karena itu, Kami terus mendorong pemerintah daerah, khususnya bupati dan wali kota untuk mempercepat pengembangan lembaga PAUD sehingga tiap desa satu PAUD," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat menyampaikan pemaparan dalam Forum Wartawan pendidikan di Bogor, Minggu (17/6/2012).
Lebih lanjut dikatakannya layanan pendidikan anak usia dini berusia 0-6 tahun, saat ini baru mampu menjangkau sebanyak 15 juta anak usia dini dari jumlah 30 juta anak. "Setengah lainnya belum bisa mengakses pendidikan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan daerah," katanya.
Ia mengatakan tidak mudah untuk mencapai target angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini 75 persen pada 2014, karena membutuhkan sarana dan prasarana memadai bagi pendidikan anak usia dini. Permasalahan guru PAUD juga menjadi kendala tersendiri.
"Guru PAUD yang sudah S1 saat ini belum banyak. Sementara pengasuh untuk tempat penitipan anak dan pembimbing di kelompok bermain umumnya hanya berijazah SMA. Padahal untuk pengasuh dan pembimbing harus ditambah dengan pendidikan PAUD tingkat dasar minimal," tuturnya.
Ditjen PAUDNI terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru TK dan tenaga kependidikan PAUDNI dengan memberikan perhatian khusus kepada PTK PAUDNI yang mengabdikan diri di daerah perbatasan dan Tertinggal, Terdepan, serta Terluar (3T).
Reni mengatakan saat ini daya dukung APBN terhadap peningkatan kesejahteraan Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) PAUDNI belum optimal. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah belum sanggup memenuhi tunjangan bagi seluruh guru TK di Indonesia.
Namun, bagi guru yang telah memenuhi syarat untuk menerima tunjangan profesi, pemerintah menjamin akan memenuhi hak mereka. Hingga Januari 2012, guru TK yang berhak mendapat tunjangan profesi berjumlah 10.602 orang. Sedangkan dalam DIPA Ditjen PAUDNI 2012 baru tersedia anggaran untuk 8.728 orang (82 persen).
Selain itu, pemerintah memiliki kepedulian untuk menargetkan satu desa satu PAUD, maka pada 2014 mendatang target pembangunan satu PAUD diharapkan tercapai. Untuk itu, Kemdikbud akan mendorong pemda mengembangkan lembaga PAUDNI pada tahun 2012 ini melalui alokasi anggaran sebesar Rp 3,1 triliun.
Dikatakannya, pihaknya akan mengusulkan ke DPR agar tahun depan diberikan alokasi tambahan anggaran dari Rp 3,1 triliun menjadi Rp 7 triliun. Penambahan anggaran tersebut diharapkan dapat untuk membangun PAUD di seluruh desa.
Ia menyatakan rasa optimistis, jika anggaran mencapai Rp 7 triliun, maka 15.000 PAUD sampai tahun 2014 bakal terbangun. "Jadi pada tahun 2013 akan dibangun 7.500 unit dan jumlah yang sama akan dibangun pada 2014," katanya.
Setiap unit PAUD bakal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 35 juta yang digunakan untuk pengadaan gedung dan sumber daya manusia. Alokasi dana bagi para pengajar PAUD dan taman kanak-kanak (TK) masih banyak yang belum sesuai standar, tambahnya.
Reni mengatakan, pendidikan anak bukan hanya tanggung jawab guru semata maka orangtua juga perlu mendapatkan materi tentang PAUD ini. Ditjen PAUDNI pun berupaya dan akan mengeluarkan prrogram pendidikan untuk keluarga. Pendidikan keluarga ini meliputi pendidikan pra nikah, ibu hamil dan pendidikan untuk orangtua.
"Pendidikan keluarga ini sedang di godok di dapurnya PAUDNI yaitu di Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal," tambah Reni.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar